Pengertian Riba Dalam Islam

RIBA DALAM ISLAM

BAB I

KONSEP RIBA

 

1.    Pengertian Riba

Riba secara bahasa bermakna; ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar.[1] Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil[2]. Kata riba juga berarti ; bertumbuh menambah atau berlebih. Al-riba atau ar-rima makna asalnya ialah tambah tumbuh dan subur. 

 Adapun pengertian tambah dalam konteks riba adalah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara’, apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak seperti yang disyaratkan dalam Al-Qur’an. Riba sering diterjemahkan orang dalam bahasa inggris sebagai “usury” yang artinya “the act of lending money at an exorbitant or illegal rate of interest”  sementara para ulama’ fikih mendefinisikan riba dengan “ kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya”. Maksud dari pernyataan ini adalah tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat utang jatuh tempo[3].

 

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli, maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip mua’amalat dalam Islam. Mengenai hal ini Allah mengingatkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa’ : 29  …………………………

Artinya : Hai orang-orang yang beriman janganah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil.

Dalam kaitanya dengan pengertian al-batil dalam ayat tersebut, ibnu ArobiAl-Maliki menjelaskan seperti yang dikutif oleh Afzalurrohman.[4]

………

 

“ pengertian riba’ secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Al-Qur’an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari’ah.

 

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakai maka nilai ekonomisnya pasti menurun jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya.

 

Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapatkan keuntungan karena disamping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan resiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.

 

Dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bunga tanpa adanya suatu penyeimbangan yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Namun, yang tidak adil disini adal peminjam diwajibkan untuk selalu dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut. Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya, hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor  orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan ketika orang tersebut mengusahakan bisa saja untung bisa saja rugi.

 

Pengertian senada disampaikan oleh jumhur ulama’ sepanjang sejarah Islam dari berbagai madzahib fiqhiyyah, diantaranya sebagai berikut.

 

a.       Badr Ad-Din Al-Ayni pengarang Umdatul Qari’ syarah Shahih Al-Bhukhari.

……………………..

Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syari’ah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis rill.[5]

 

b.       Imam zarkasi dari madzab Hanafi

………….

Riba adalah tambahan yang disaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan yang dibenarkan syari’ah atas penambahan tersebut.

 

c.       Raghib Al-Asfahani

……………………………

Riba adalah penambahan atas harta pokok.

 

d.       Imam An-Nawawi dari Madzab Syafi’i[6].

……………………………..

Berdasarkan penjelasan Imam Nawawi diatas, dapat dipahami bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah adalah …………………………..penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan, hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.

 

e.       Qatadah

……………………………….

Riba Jahiliyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat membayar dan si pembeli tidak mampu membayar, maka ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.

 

f.        Zaid Bin Aslam

……………………………..

Yang dimaksud dengan riba jahiliyah yang beramplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo ia berkata “bayar sekarang atau tambah”.

 

g.       Mujahid

…………………………………..

Mereka menjual daganganya dengan tempo. Apabila telah jatuh tempo dan (tidak mampu membayar) si pembeli memberikan “tambahan” atas tambahan waktu.

 

h.       Ja’far As-Shodiq dari kalangan Madzab Syi’ah

……………………………………..

Ja’far As-Shodiq berkata ketika ditanya mengapa Allah SWT mengharamkan riba supaya orang tidak berhenti berbuat kebajikan karena ketika diperkenankan untuk mengambil bunga atas pinjaman maka seseorang tadi tidak berbuat ma’ruf  lagi atas transaksi pinjam meminjam dan seterusnya. Padahal Qord bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan kebajikan antar manusia.

 

i.         Imam Ahmad Bin Hambal. Pendiri Madzab Hambali

…………………………………

Imam Ahnad Bin Hambal ketika ditanya tentang riba beliau menjawab sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi  atauy membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjaman) atas penambahan waktu yang diberikan.

 

2.    Jenis-Jenis Riba

Secara  garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual-beli. Kelompok yang pertama terbagi lagi menjadi riba jahiliyah dan qardh. Sedangkan kelompok kedua riba jual beli terbagi menjadi riba Afdhl dan riba nasi’ah. Adapun penjelasannya sebagai berikut[7]:

 

a.       Riba Qardh

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disaratkan terhadap yang berhutang (Muqtaridh).

 

b.       Riba Jahiliyah

Utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditentukan.

 

c.       Riba fadhl

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk jenis barang ribawi.

 

d.       Riba nasi’ah

 

e.       Penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainya. Riba dalam nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antar yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

 

Dalam kitab Fathul Mu’in riba dibagi menjadi tiga yaitu[8] :

 

1.       Riba Fadhl

Yaitu selisih barang pada salah satu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya. Termasuk dalam macam ini adalah riba qordh yaitu jika dalam utang kembali kepada pihak pemberi utang.

 

2.       Riba yad

Yaitu jika salah satu dari penjuual dan pembeli berpisah dari akad sebelum serah terima.

 

3.       Riba Nasa’

Yaitu jika mensaratkan ada penundaan penyerahan dua barang ma’qud alaih dalam penukaranya (jual-beli).

 

3. Hukum Riba

Hukum riba dalam Islam telah ditetapkan dengan jelas, yakni dilarang dan termasuk dariu salah satu perbuatan yang diharamkan. Namun proses pelaranga riba dalam Al-Qur’an tidak diturunkan oleh Allah SWT sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap[9].

 

1.       Allah memberikan pengertian bahwa riba tidak akan menambah kebaikan disisi Allah SWT. Allah berfirman :

……………………………….Arrum Ayat 39

 

2.       Allah SWT memberikan gambaran siksa bagi yahudi dengan salah satu karakternya suka memakan riba.

(QS. An-Nisa’ : 160-161)………………………

 

3.       Allah melarang memakan riba yang berlipat ganda

Ali Imran 130…………………………

 

4.       Allah melarang dengan keras dan tegas semua jenis riba.

Albaqoroh 278-279………………………….

 

Untuk lebih memperjelas keharaman riba, Rosululloh SAW juga menjelaskan dan beberapa hadits diantaranya[10]:

……………………………………….

Artinya : dari Jabir ia berkata Rosululloh SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda mereka itu semuanya sama ( HR. Muslim)

……………………………………………...hadis

Hakim meiwayatkan dari Ibnu Mas’ud bahwasanya nabi Saw telah bersabda “riba itu mepunyai 73 tingkatan, yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang berzina dengan ibunya”. (HR. Mutafaqun Alaihi)[11].

 

Bahkan dalam suatu hadis dinyatakan bahwa dosa orang yang mengerjakan riba lebih besar beberapa kali lipat daripada dosa orang yang berzina. Hal ini didasari oleh logika bahwa zina biasanya terjadi akibat gejolak syahwat yang tidak tertahan dan dilakukan tanpa pikir panjang, sementara praktek riba dilakukan dengan pertimbangan yang matang, jelas dan telaten[12].

 

Hakikat larangan tersebut tegas, mutlak, dan tidak mengendung perdebatan. Tidak ada ruang untuk mengatakan bahwa riba mengacu sekedar pada pinjaman dan bukan bunga, karena Nabi melarang mengambil, meskipun kecil, pemberian jasa atau kebaikan sebagai syarat pinjaman, sebagai tambahan dari uang pokok.

 

Larangan bunga ini tidaj hanya berlaku dalam agama Islam tetapi dalam agama non Islampun juga dilarang. Seperti halnya orang-orang Yahudi yang dilarang mempraktekkan riba. Pelarangan dimaksud banyak terdapat dalam kitab suci mereka, baik dalam perjanjian lama (oldtestament). Maupun undang-undang talmud. Dalam Agama Kresten kitab perjanjian baru tidak menyebutkan permasalahan ini dengan jelas. Namun, sebagian kalangan kristiani menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas 6 : 34-5 sebagai ayat yang mengecam praktek pengambilan bunga. Disamping itu, para pendeta Agama kresten pada awal abad I – XII M. Juga berpandangan bahwa pengambilan bunga dilarang oleh ajaran agama.

 

Dalam kalangan Yunani dan Romawi sejak abad 6 SM. Hingga 1 M. Telah terdapat beberapa jenis bunga. Meskipun demikian, praktek pengambilan bunga dicela oleh para ahli filsafat. Dua orang ahli filsafat yunani terkemuka, plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM), menbgecam praktek bunga. Begitu juga dengan Cato (234-149 SM) dan Cicero (106-43 SM). Para ahli filsafat tersebut mengutuk orang-orang romawi yang mempraktekkan pengambilan bunga[13].

 

Dari sedikit uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa apapun bentuk riba maupun bunga dilarang secara mutlak oleh smua Agama, terutama Agama-Agama samawi. Hal ini dikarenakan dampak yang dikarenakan oleh adanya riba atau bunga tersebut dipandang merugikan masyarakat.

 

BAB II

KONSEP BUNGA

 

1.    Pengertian Bunga

Secara leksikal, bunga seabagai terjemahan dari kata interest. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan, bahwa interest is a charge for afinacial loan, usually a presentage of the amount loaned (Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan prosentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan interest yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang bersangkut paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal.

 

Berbeda dengan bunga (Interest), dalam bahasa inggris riba lebih dikenal sebagai “usury” yang artinya “ the act of lending money at an exorbitant or illegal rate of interest” tapi bila disimpulkan dari sejarah masyarakat barat, terlihat jelas bahwa “interest” dan “usury” yang dikenal saat ini pada hakikatnya adalah sama. Keduanya berarti tambahan uang, umumnya dalam presentase, istilah “usury” muncul karena belum mapannya pasar keuangan pada zaman itu sehingga pengusahaharus menetapkan suatu tingkat bunga yang dianggap wajar[14].

 

2.    Bunga Bang dan Riba

Dalam persoalan sub pokok bahasan ini, akan lebih rinci apabila dikembalikan kepada pandangan tentang adanya kesamaan antara praktek bunga dengan riba yang diharamkan dalam Al-Qur’an dan hadits. Kesamaan itu sulit dibantah, apalagi secara nyata aplikasi sistem bungan pada perbankan lebih banyak dirasakan mudharatnya dari pada manfaatnya. Kemudharatan sistem bunga sehingga dikategorikan sebagai riba, antara lain adalah[15] :

 

1.    Mengakumulasikan dana untuk keuntungan sendiri.

2.    Bunga adalah konsep biaya yang digeserkan kepada  penanggung berikutnya.

3.    Menyalurkan harta hanya kepada mereka yang mampu.

4.    Penanggung terakhir adalah masyarakat.

5.    Memandulkan kebijakan stabilitas ekonomi dan investasi.

6.    Terjadi kesenjangan  yang tidak akan ada habisnya.

 

Disamping itu, terlepas dari haram / tidaknya bunga bank, secara jujur harus diakui bahwa terdapat beberapa kelemahan pada penerapan sistem bunga dalam sistem bank konvensional, antara lain[16] :

 

1.       Salah satu penyebab krisis berkepanjangan.

2.       Menganaktirikan usaha sektor riil.

3.       Menciptakan budaya malas.

4.       Memperlebar jurang sosial antara simiskin dan sikaya.

 

Apabila ada suatu bank yang didirikan untuk membantu lalu lintas perdagangan, memuadahkan kirim mengirim uang, memudahkan jual-beli antar bangsa, membantu manusia pedagang dengan modal, maka semua itu dibolehkan Agama. Yang tidak diperbolehkan hanyalah memungut atau memberikan rente pinjaman (riba/ bunga). Baik yang dilakukan oleh bank/ perseorangan, yaitu memungut rente pinjaman. Dan juga dilarang kalau dengan tujuan “ihtikar” (menumpuk barang-barang makanan pada waktu mahal untuk dijual dalam waktu yang lebih mahal lagi), maka semuanya menurut hukum agama adalah haram[17].

 

Dalam analisa terhadap praktek pembuangan dalam bank, tercatat beberapa hal sebagai berikut[18] :

 

1.    Bunga adalah tamnbahan terhadap uang yang disimpan pada lembaga keuangan atau uang yang dipinjam.

 

2.    Besarnyta bunga yang harus dibayar ditetapkan dimuka tanpa memperdulikan apakah lembaga keuangan penerima simpanan atau peminjam berhasil dalam usahanya/ tidak.

 

3.    Besarnya bunga yang harus dibayar dicantumkan dalam angka presentase dalam setahun yang artinya apabila hutang tidak dibayar atau simpanan tidak diambil dalam beberapa tahun bisa terjadi berlipat ganda jumlahnya.

 

Dari ketiga hal tersebut diatas tampak jelas bahwa praktek membungakan uang adalah upaya untuk memperoleh tambahan uang atas uang semula dengan cara : (1). Pembayaran tambahan uang itu prakarsanya tidak datang dari yang meminjam, (2). Dengan jumlah tambahan yang besarnya ditetapkan dimuka, (3). Peminjam sebenarnya tidak mengetahui dengan pasti apakah usahanya akan berhasil atau tidak dan apaakah ia akan sanggup membayar tambahan dari pinjamanya itu atau tidak; (4). Pembayaran tambahan uang itu dihitung dengan presentase sehingga tidak tertutup kemungkinan suatu saat jumlah seluruh kewajiban yang harus dibayar menjadi berlipat ganda.

 

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa bunga sama halnya dengan  riba an-nasi’ah yang dalam Al-Qur’an dan Hadits telah dijelaskan keharamanya. Namun, disisi lain banyak orang yang beranggapan bahwa bunga dan riba itu berbeda, karena bunga dianggap sebagai balas jasa atas pinjaman yang telah digunakan untuk kepentingan produksi. Berdasarkajn pendapat yang kedua ini, maka lembaga bank dianggap sebagai jalan keluar dari riba. Maksudnya, unsur yang mengharamkan riba telah dihapus melalui peraturan perbankan yang mana suku bunganya telah ditetapkan oleh pemerintah yang biasanya telah disepakati oleh wakil rakyat. Namun demikian, bukankah hal tersebut hanyalah dalih untuk menghalalkan yang diharamkan Tuhan?.

 

Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Tahu tentang apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Begitu juga dengan perubahan zaman seperti sekarang ini, tetapi Allah SWT tetap mengharamkan riba dengan jelas dalam firman-Ny, itu berarti tidak ada dalih apapun yang dapat menghalalkan riba. Alhasil, bagaimanapun dicfari dalihnya maka bunga itu terlarang menurut hukun Islam, tidak diridhoi oleh Allah SWT dan RasullNya.

 

3. Fatwa-Fatwa Tentang Bunga Bank  

 

a. Majlis Tarjih Muhammadiyah[19]

Majlis Tarjih Sidoarjo (1968) memutuskan :

 

1.    Riba hukumnya haram dengan nash shorih Al-Qur’an dan As-Sunnah.

2.    Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.

3.    Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya yang selama ini berlaku, termasuk perkara musyabihat.

4.    Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

 

b. Lajnah Bahsul Masa’il Nahdhlatul Ulama’[20]

menurut lajnah, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat ulama’ sehubungan dengan masalah ini.

 

1.    Haram sebab termasuk utang yang dipungut rente.

2.    Halal, sebab tidak ada syarat pad awaktu akad sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.

3.    Syubhat (tidak tentu halal haramnya) sebab para ahliu hukum berselisih pendapat tentangnya.

Meskipun ada perbedaan pandangan lajnah memutuskan bahwa (pilihan) yang lebih berhati-hati adalah pendapat pertama yaitu menyebut bunga bank adalah haram.

 

c. Sidang Konferensi Islam (OKI)

Semua peserta sidang OKI kedua yang berlangsung di korachi, pakistan, Desember 1970, telah menyepakati dua hal utama, yaitu :

 

1.    Praktek bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan Syari’ah Islam.

2.    Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip Syari’ah.

  Hasil kesepakatan inilah yang melatarbelakangi didirikanya Bank pembangunan Islam    / Islamic Development Bank (IDB).

 

d. Mufti Negara Mesir

keputusan kantor Mufti Negara Mesir terhadap hukum bunga bank senantiasa tetap dan konsisten. Tercatat sekurang-kurangnya sejak tahun 1900 hingg 1989, Mufti Negara  Republik Arab Mesir memutuskan bahwa bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan.

 

e. Konsul Kajian Islam Dunia  (...............)

Ulama’-ulama’ besar dunia yang terhimpun dalam Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank. Dalam konferensi II KKID yang diselenggarakan di universitas Al-Azhar, Kairo, pada bulan Muharram 1385 H/ Mei 1965 M, ditetapkan bahwa tidak ada sedikitpun kerugian atas haramnya praktik pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional.

 

f.     Majelis Ulama’ Indonesia.

Dalam lokakarya alim ulama’ di Usaura tahun 1991 bertekad bahwa MUI harus segera mendirikan bank alternatif. Selanjutnya, keputusan fatwa MUI No. 1 tahun 2004 tentang bunga, bahwa praktek pembungaan uang pada saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rosululloh Saw, yakni riba nasi’ah. Dengan semikian, praktek pembungaan ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, penggadaian, koperasi, dan lembaga-lembaga lainya maupun dilakukan oleh individu.

 

 

BAB III

KESIMPULAN

Dalam konteks Islam, Riba merupakan satu halnya yang sangat dilarang. Bahkan penerapanya berakibat fatal bagi masyaraakat secara luas. Oleh sebab itu, tidak lagi menjadi perdebatan tentang haramnya riba, baik dalam lingkup Islam maupun non Islam.

 

Sedangkan mengenai mpermasalahan Bank konvensional dan bunganya terdapat banyak perbedaan pendapat. Baik mengenai hukumnya mauoun tingkat nilai dari suku bunga itu sendiri. Namun, setelah dianalisis lebih jauh, tidak dapat dihindari bahwa bunga bank banyak memiliki kesamaan dengan riba. Bahkan pada penerapanya pada zaman ini, bunga bank telah menemui kriteria riba nasi’ah sehingga telah jelas keharamanya. Meski ada ulama’-ulama’ maupun tokoh-tokoh yang membolehkan adanya riba, namun itu hanya dalam jumlah minoritas, sedangkan mayoritas ulama’ Internasional sepakat bahwa bunga bank sama dengan riba dan hukumnya adalah haram secara mutlak.

 

by abisyamsul

---

[1] Zainuddin Ali, Hukum perbankan Syari’ah, 2008, Jakarta : Sinar Grafika. Hal 88, lihat Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari teori ke praktek, 2001, Jakarta : Gema Insani, Hal. 37. Lihat Abdullaoh Saeed, Islamic Banking And Interest : A Study Of The Probihition Of Riba And Itis Kontemporary. (Laiden : E Jibril 1996)

[2] Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syari’ah……………..hal. 88. Lihat M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah…..hal. 37. Lihat syafi’i Antonio. Wacana ualama’ dan cendikiawan, central bank of Indonesia and Tazkia institute, Jakarta 1999.

[3] Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat kontemporer, 2000, Jogjakarta : UII Press. Hal. 147

[4] Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syari’ah……………..hal. 88. Lihat M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah…..hal.38

[5] Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syari’ah……………..hal. 89. Lihat M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah…..hal. 38. Lihat Badr Ad-Din Al-Ayni, Umdatul Qari’ syarah Shahih Al-Bhukhari (Constatinople : Mathbaah Al-Amira. 1310 H.) Vol.-V. Hal. 4.136

[6] Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syari’ah……………..hal. 90. Lihat M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah…..hal. 39. Lihat majmu’ Syarah Al-Muhadzab, Vol. IX, Cairo Zakaria Ali Yusuf tt. Hal. 442

[7] Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syari’ah..……………hal. 92. Lihat M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah…..hal. 41

[8] Abdul Azis Al-Malibari. Fath Al-Mu’in, Surabaya : Dar Al-Ilmi, sh. 68 , lihat terjemah Fath Al-Mu’in (2). Surabaya : Alhidayah, hal. 211

[9] Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syari’ah……………..hal. 99-102. Lihat M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah…..hal. 48-51, lihat Sunarto Dzulkifli, Perbankan Syariah, 2007, Jakarta ; Zikrul Hakim, hal. 2-4

[10]  Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syari’ah……………..hal. 105. Lihat M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah…..hal. 53

[11] Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syari’ah……………..hal. 106. Lihat M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah…..hal. 54,

[12] Sunarto Zulkifli,………….hal. 4

[13] Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syari’ah……………..hal. 94-96. Lihat M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah…..hal. 43-48

[14] Muhammad, Lembaga-lembaga…….., hal. 146-147

[15] Muhammad, lembaga-lembaga, hal. 146-147

[16] Muhammad, lembaga-lembaga, hal. 158-159

[17]Sunarto zulkifli, Perbankan Syari’ah, hal. 8-9

[18] Muhammad, lembaga-lembaga, hal. 154

[19] Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syari’ah……………..hal. 113-114. Lihat M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah…..hal.

[20] Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syari’ah……………..hal. 115. Lihat M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah…..hal.